Breaking News

Penyelesaian Izin Pembangunan GKI Yasmin Dan Menteri Agama

Penyelesaian Izin Pembangunan GKI Yasmin Dan Menteri Agama

Penyelesaian Izin Pembangunan GKI Yasmin Dan Menteri Agama – Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma melaporkan berlega hati atas pemberian sumbangan tanah oleh Pemkot Bogor pada pihak Gereja Kristen Indonesia Yasmin. Perihal itu men catat selesainya permasalahan pendirian rumah ibadah GKI Yasmin sepanjang 15 tahun terakhir.

paroisse-stpierrestpaul.com Ada pula bentrokan opini terpaut perihal itu di dalam jemaat GKI seharusnya lekas dituntaskan. Yaqut berambisi ke depan jemaat Gereja Kristen Indonesia( GKI) Yasmin dapat beribadah dengan hening.

” Hendaknya ini diamati selaku pemecahan supaya jemaat GKI Yasmin dapat lekas beribadah dengan hening. Bila sedang terdapat beda opini di dalam jemaat, lekas dituntaskan dengan menghasilkan agama Kristen selaku gagasan penyelesaiannya,” ucapnya.

Bila sedang terdapat beda opini di dalam jemaat, lekas dituntaskan dengan menghasilkan agama Kristen selaku gagasan penyelesaiannya.

Dikala ini sumbangan tanah dari Penguasa Kota Bogor, Jawa Barat, ke Gereja Kristen Indonesia Majelis hukum Bogor sedang memunculkan dualisme di dalam jemaat GKI Yasmin. Satu pihak memperhitungkan sumbangan tanah jadi pemecahan atas perkara sepanjang 15 tahun ini, sebaliknya pihak lain memperhitungkan terdapat kemampuan pelanggaran hukum.

Baca Juga : Agama Dalam Pancasila Serta Kesadaran Dari Sejarah

Pada 13 Juni 2021, Orang tua Kota Bogor Bima Arya memberikan tanah seluas 1. 668 m persegi pada Pimpinan Badan Jemaat GKI Majelis hukum Bogor Pendeta Krisdianto. Tanah itu terdapat dekat 1 km dari posisi tanah GKI Yasmin yang bermasalah sepanjang 15 tahun terakhir.

Tanah yang jadi bentrokan itu terdapat di Jalur KH Abdullah bin Nuh No 31, Curug Mengembang, Bogor Barat, Kota Bogor. Pada 2006, Pemkot Bogor menerbitkan permisi mendirikan gedung( IMB) gereja.

Setelah itu, pada 2008, Pemkot Bogor membekukan IMB, salah satunya sebab permasalahan manipulasi persetujuan masyarakat. Bagi memo Kompas pada 15 Oktober 2011, manipulasi tidak terpaut cara administrasi IMB GKI Yasmin.

Berpotensi melanggar hukum

Pimpinan Aspek Pembelaan Yayasan Badan Dorongan Hukum Indonesia( YLBHI) Muhammad Isnur, Selasa( 15 atau 6 atau 2021), di Jakarta, berkata, relokasi gereja tidak menuntaskan permasalahan. Karena, relokasi tidak cocok tetapan Dewan Agung( MA) serta saran Ombudsman RI( ORI).” Ini tidak meluhurkan tetapan MA, saran ORI, serta tidak meluhurkan kemauan korban( GKI Yasmin). Ini berpotensi melanggar hukum,” tuturnya.

Bersumber pada tetapan Pemantauan Kembali MA No 127 atau PK atau TUN atau 2019 tertanggal 9 Desember 2010, MA melaporkan pemejalan permisi pembangunan GKI Yasmin tidak legal. Sedangkan itu, ORI mengusulkan buat membuka cap gereja.

ORI menghasilkan saran dengan nomor

0011 atau REK atau 0259. 2010 atau BS- 15 atau VII 2011 tertanggal 8 Juli 2011. Isi saran itu berbentuk pembatalan Pesan Ketetapan Orang tua Kota Bogor No 645. 45- 137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 mengenai Pembatalan Ketetapan Orang tua Kota Bogor No 645. 8- 372 Tahun 2006 mengenai Permisi Mendirikan Gedung atas Julukan Gereja Kristen Indonesia di Halaman Yasmin, Kelurahan Curug Mengembang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Gubernur Jawa Barat serta Orang tua Kota Bogor dimohon melakukan saran itu. Ada pula saran ORI bertabiat harus cocok UU Nomor 37 atau 2008 Artikel 38. Isnur berkata, tahap Pemkot Bogor memberikan tanah berpotensi melanggar hukum.” Kita mengonsep petisi kembali serta mempersiapkan sah opinion. Kita menunggu berita serta kesiapan korban. Bila sedia, kita hendak sampaikan petisi hukum,” ucapnya.

Pengasuh serta ahli ucapan GKI Yasmin Bona Sigalingging berkata, bangunan GKI Yasmin sedang disegel. Pemejalan IMB pula berjalan. Relokasi gereja ke tanah sumbangan Pemkot Bogor ditaksir belum cocok tetapan MA serta ORI.” Yang diartikan GKI Yasmin dari tetapan MA serta saran ORI merupakan yang terdapat di Jalur KH Abdullah bin Nuh No 31, Curug Mengembang, Bogor Barat, Kota Bogor. Yang butuh dituntaskan seharusnya merujuk ke posisi itu,” cakap Bona.

Bagi Delegasi Pimpinan Sebanding Institute Bonar Tigor Naipospos, penanganan kontroversi GKI Yasmin tidak bisa melanggar hukum serta prinsip manusiawi. Beliau memohon supaya Orang tua Kota Bogor menaati hukum.

Perwakilan Badan Dorongan Hukum( LBH) Jakarta Teo Refflesen berkata, relokasi GKI Yasmin tidak cuma melawan hukum. Ini pula berpotensi melanggengkan aplikasi pelanggaran hak asas orang( HAM), spesialnya independensi beriktikad serta berkeyakinan.

” Kita memperhitungkan tahap itu hendak terulang lagi serta jadi anteseden. Bila terdapat golongan ataupun gereja lain yang mempunyai permisi setelah itu ditolak,( penyelesaiannya) hendak relokasi lagi. Kita tidak mau ini terjalin sebab berkaitan dengan proteksi serta martabat independensi beriktikad serta berkeyakinan di Indonesia,” tutur Teo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *